Perkembangan sistem ekonomi kapitalis yang eksesif dan merusak saat ini telah memasuki era imperialisme sebagai tahap tertinggi dan terakhir. situasi umum di era imperialisme ditandai dengan krisis demi krisis yang terus terjadi secara periodik, baik yang bersifat turun dan naik (boom and bush) di negeri-negeri utara maupun krisis yang semakin akut di negeri-negeri berkembanga (jajahan, setengah jajahan dan setengah feudal). kedua karakter krisis tersebut terjadi dalam periode sekarang dan terus menyeret dunia dalam jurang resesi ekonomi yang semakin dalam dan tidak ada jalan keluar. hanya memberikan solusi-solusi palsu untuk menyelesaikan krisis yang ada. Sistem kapitalisme telah melewati masa kejayaannya dan menuju masa kehancurannya.
Di era resesi ekonomi global dewasa ini, masyarakat sedang menghadapi berbagai skema kebijakan politik, ekonomi ,kebudayaan dan militer dari negara-negara imperialis dunia di bawah pimpinan AS. seluruh skema tersebut hendaklah dimaknai sebagai serangkaian kebijakan dan tindakan negeri-negeri imperialis mengatasi krisis keuangan dan resesi ekonomi yang mereka alami. kebijakan dana talangan (bail-out) bagi perusahaan besar milik kapitalis monopoli maupun program penghematan anggaran (austherity program) yang merampas anggaran publik menjadi kebijakan domestik di negeri-negeri imperialis.
Instrumen utama yang dilakukan oleh imperialis adalah dengan menjalankan kebijakan politik neo-kolonial dan kebijakan ekonomi neo-liberal; mempromosikan demokrasi palsu ala AS melalui demokrasi elektoral untuk melahirkan pemerintah boneka an menjalankan neo-liberal dengan melancarkan de-nasionalisasi, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan. Dominasi politik melalui pemerintah boneka merupakan skema utama untuk memastikan seluruh kepentingan ekonomi imperialis bisa berjalan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negeri tersebut yang telah disesuaikan kepentingan mereka.
Sementara kebijakan luar negeri memiliki karakter khusus yang mencerminkan kekuatan kapitalis monopoli yang mengontrol kebijakan negeri-negeri imperialis tersebut. kebijakan negeri-negeri imperialis semakin menunjukkan watak mereka yang aslinya yakni fasis dan bar-bar. Di bawah pimpinan AS, mereka lancarkan perang agresi terhadap negeri-negeri berdaulat yang melawan atau mengancam kepentingan dan dominasi imperialisme AS. Mencaplok dan menguasai sumber daya alam dan energi vital untuk pemenuhan kebutuhan industri imperialis. disaat yang sama mereka semakin mengintensifkan eksploitasi dan penindasan untuk mengeruk super-profit sebesar-besarnya di negeri-negeri di bawah pemerintahan boneka imperialis yang kaya sumber daya yaitu seperti Indonesia.
Sejak tahun 2008 setelah resesi ekonomi melanda AS, Eropa hingga Jepang, AS telah menetapkan kebijakan strategis Asia Pasifik. Wilayah ini dinilai paling strategis secara geo-politik dunia dan menjadi kawasan prioritas bagi penyelesaian taktis krisis ekonomi AS. Wilayah Asia Pasifik merupakan rumah bagi populasi terbesar dunia yang akan menjadi buruh murah siap pakai. Tempat sumber daya alam dan bahan mentah paling kaya dan paling murah di dunia. Wilayah ini juga sekaligus pasar bagi barang komoditas industri kapitalis monopoli. Indonesia sebagai bagian dari wilayah Asia Pasifik merupakan salah satu sasaran prioritas untuk melayani kepentingan mereka dikawasan.
Ekspor kapital melalui skema penanaman investasi asing (foreign direct) investment) merupakan instrumen penting bagi kapitalis monopoli di negeri-negeri imperialis. Hal ini dilakukan agar kapital yang mereka rampas dari penghisapan bisa terus terakumulasi. Eksport kapital merupajan sarana penghisapan yang vital guna mengakumulasi profit di tengah krisis ekonomi jangka panjang yang dihadapi.
Rakyat dan kekayaan alam Indonesia merupakan sasaran empuk bagi seluruh skema kepentingan AS untuk mengatasi krisis saat ini. Jika menilik sejarah, hal yang dilakukan tidak jauh berbeda dilakukan ketika Indonesia dijadikan korban dalam penyelesaian krisis sistem feodal di negeri Belanda. dan melahirkan kolonialisasi di Nusantara selama ratusan tahun. Kolonialisasi ini mendapatkan perlawanan luas dari rakyat Indonesia. Demikian pada akhirnya pasca PPD II kolonialisasi Belanda runtuh ditandai dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hanya berselang beberapa tahun kemenangan penuh rakyat Indonesia dirampas kembali oleh Imperialis AS. AS terus menjalan politik neo-kolonialisme atau penjajahan melalui pemerintah boneka yang mereka sokong agar bisa melayani kepentingan tuan imperialis-nya. terhitung sejak Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 1948, status Indonesia sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal terus berlangsung hingga sekarang dan tidak ada perubahan fundamental.
"Perampokan sumber kekayaan alam dalam bahasa resmi pemerintah SBY dimaknai sebgai usaha meningkatkan penanaman investasi asing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, merupakan program ekonomi kunci bagi pemerintah boneka imperialis di seluruh negeri".
Dewasa ini, kebijakan politik ekonomi SBY-Boediono yang pro modal asing semakin besar membanjiri berbagai sektor penghidupan rakyat baik diperkotaan maupun pedesaan. Atas nama Investasi dan pembukaan lapangan kerja negara melegitimasi perampasan tanah dan sumber kekayaan alam untuk kepentingan imperialis baik yang dilakukan oleh kaki tangannya di dalam negeri (termasuk negara sebagai tuan tanah). khususnya, di pedesaan; perampasan tanah untuk kepentingan perluasan perkebunan skala besar, pertambangan asing skala besar, lahan pertanian skala besar (food estates), taman nasional dan proyek infrastruktur bagi pegembangan fasilitas industri imperialis.
Pendek kata, seluruh skema imperialis pimpinan AS untuk mengatasi krisis tengah berlangsung dan kian menghancurkan Indonesia dengan berbagai cara; skema multilateral (G-20, APEC, WTO), maupun bilateral (Comprehensive partnership, AS-Indonesia, Jerman-Indonesia, Jepang-Indonesia,dsb). Di sisi lain, telah berdiri di barisan pelaksanaan yang terdiri atas korporasi besar asing (MNC dan TNC) dan perbankan besar asing (City Bank, Bank of America, Deutsche Bank, BPN Paribas, Credis Suisse, UBS AG, Sumitomo Mitsui Banking, JP Morgan, IFC, dsb) telah bersekutu dengan Bank Dunia, ADB, IMF, dikawal oleh USPACOM, dan dilayani oleh para pelayan domestik dalam negeri yang tunduk setia pada majikannya:pemerintah boneka, borjuis,komrador, dan tuan tanah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar