Cengkraman Kolonial, Rakyat sengsara Negara kehilangan Arah

sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, dibandingkan dengan negara lain, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan sudah seharusnya bangsa ini menikmati kekayaan alam tersebut sebagaimana tercermin dari kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa ada jurang lebar antara kekayaan alam yang kita miliki dengan kesejahteraan masyarakat. Artinnya,  bahwa pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.

Kekayaan Alam indonesia yang begitu besar, pada kenyataannya selama ini tidak dikelola secara optimal dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. SDA justru dikelola secara tidak amanah, menguntungkan segelintir kelompok tertentu, serta berorientasi pada kepentingan jangka pendek semata.

Pengelolaan sumber daya alam juga tidak dilakukan dengan berpegang prinsip kemandirian bangsa. pertimbangan kepentingan strategis jangka panjang. seperti keberpihakan pada BUMN maupun industri nasional dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam, cenderung diabaikan. Padahal, pengelolaan aset-aset strategis seperti sumber daya alam sudah sewajarnya dilakukan atau setidaknya berada dalam kendali ketat negara. Hal ini terutama karena nilai penting aset-aset tersebut bagi hajat hidup rakyat banyak, sedangkan di sisi lain, ketersediaannya di dunia terus menipis.

Minyak dan Gas Bumi misalnya, sumber daya alam ini hingga kini masih menjadi sumber energi utama yang menggerakkan dunia. Karena itu, ketersediaan pasokan migas menjadi kunci pertumbuhan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di banyak negara. Sehingga, sangat dapat dipahami, jika akses terhadap migas menjadi bagian penting dari kebijakan strategis ekonomi politik sejumlah negara tersebut.

Bukti atas hal ini dapat kita lihat pada kecenderungan kian agresifnya BUMN migas di sejumlah negara seperti Malaysia (petronas), cina (Perochina/CNPC, Sinopec, CNOOC), brasil (Petrobas), atau Rusia (Gazpom, Lukoil) dalam melakukan ekspansi ke sejumlah negara untuk mengakses cadangan migas pada negara-negara tersebut. Mereka juga agresif dalam melakukan pembelian (akuisisi) terhadap perusahaan migas lainnya. CPNC misalnya, pada tahun 2005 mencatatkan diri sebagai BUMN migas paling aktif dalam melakukan transaksi merger dan akuisisi atas perusahaan-perusahaan migas lain.

menariknya meski BUMN-BUMN migas mencatatkan diri sebagai penguasa dominan atas cadangan migas dunia, namun aktivitas produksi justru lebih banyak disumbang oleh perusahaan-perusahaan migas swasta multinasional seperti ExxonMobil, Shell, dan Chevron. Sebuah kecenderungan yag menunjukkan bahwa BUMN-BUMN migas tersebut menekankan strategi penguasaan cadangan migas meski tidak untuk di eksploitasi dalam waktu dekat. Suatu hal yang dapat ditafsirkan pula sebagai nilai strategis migas yang akan kian meningkat pada waktu-waktu mendatang, sehingga membuat penguasaan atas pasokan dan ketersediaannya menjadi persoalan krusial.

Ironisnya, dikala BUMN-BUMN migas dunia kian agresif memainkan perannya dalam menguasai akses ke ladang-ladang migas, Pertamiina sebagai BUMN justru kian mandul. Jangankan melakukan ekspansi ke ladang migas negara lain, Pertamina bahkan harus kehilangan sejumlah ladang migas strategis di negaranya sendiri. Blok Cepu, Blok Semai V, dan Blok Natuna D-Alpha adalah beberapa contoh dari "kekalahan" Pertamina tersebut.

Pertamina seolah terus dilemahkan kemampuannya sehingga kian sulit bergerak dan memainkan perannya dalam pengelolaan migas. Previlage-nya sebagai pemegang kuasa pertambangan dicabut, statusnya diubah menjadi Persero (sehingga dapat diprivatisasi), dan pemerintah pun tak memberikan keberpihakan kepadanya dalam memperoleh tender pengelolaan migas. Pertaminan diharuskan bersaing dengan perusahaan migas lain dalam memperebutkan ladang-ladang migas di tanah air. atau dengan kata lain, meski harus berstatus BUMN, sesungguhnya Pertamina sudah tak lagi 'dianggap" sebagai anak pemerintah yang perlu didukung dan dibesarkan oleh pemerintah.

Persoalan diatas, hanyalah segelintir masalah dari sederet pesoalan pelik lainnya yang terdapat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini. secara nyata melihat bahwa persoalan-persoalan itu berakar terutama pada pengabaian amanat konstitusi oleh pemerintah. Amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis milik negara, untuk kemudian dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, seolah tak lagi menjadi panduan pemerintah dalam bersikap dan menetapkan kebijakan. Pemerintah, nyatanya kian terseret pada paham liberalisasi ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah tak lagi sensitif menempatkan kepentingan rakyat banyak dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki negara, seperti pada tambang-tambang timah di Bangka Belitung, serta tambang nikel di Sulawesi. Demikian pula dengan pengelolaan tambang tembaga-emas di Papua, yang selama puluhan tahun dibiarkan dieksploitasi Freeport. Pemerintah juga tidak berbuat optimal dalam memanfaatkan sumber daya batubara yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah tidak lagi menunjukkan komitmen untuk menjadikan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh negara sebagai agenda strategis yang akan dijalankan.

Sebaliknya, yang dikedepankan jstru pertimbangan pragmatis jangka pendek seperti menghasilkan cash secara cepat dari pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam, seolah cukup dilakukan dengan prinsip "asal cepat berproduksi", asal cepat menghasilkan keuntungan".

Jelas, prinsip pengelolaan seperti ini akan sangat membahayakan ketahanan ekonomu negara di kemudian hari. Sumber daya alam akan habis terkuras tanpa meninggalkan manfaat optimal bagi rakyat dan negara yang memilikinya. Sedangkan disisi lain, potensi penerimaan negara di masa yang akan datang juga perlahan menghilang akibat terkurasnya sumber daya alam tersebut.