Kamuflase Reforma Agraria dibawah Rezim Pemerintah SBY

Pasca pemerintahan fasis suharto, kebijakan senada seirama terus berlangsung hingga periode pemerintah SBY sekarang ini. Lahirnya UU Penanaman modal No. 25 Tahun 2007, UU Minerba No. 4 Tahun 2009, Undang-Undang (UU) Perkebunan No. 18 Tahun 2004, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman. Perampasan tanah di dalam sektor kehutanan juga dibentengi dengan landasan hukum UU No. 41 Tahun 1999. Perampasan tanah untuk menunjang proyek infrastruktur menggunakan UU Pengadaan Lahan 2011.

Seluruh Instrumen hukum tersebut menyediakan landasan yang kokoh imperialisme secara sah dan resmi untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan rakyat Indonesia. Peranan negagra melalui pemerintah Republik Indonesia sangat terang melayani kepentingan imperialisme secara ekonomi, politik, kebudayaan hingga militer. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah mendefinisikan seluruh aset dan investasi imperialis sebagai obyek vital yang dilindungi oleh hukum dan dijaga polisi-militer secara langsung.

Produksi pertanian yang bersandarkan pada monopoli tanah luas ynag menjalankan berbagai bentuk dan variasi penghisapan berbagai bentuk dan variasi penghisapan feodal tetap menjadi andalan utama negara da gantungan hidup bagi mayoritas rakyat. Sekitar 40 juta tenaga kerja terserap pada usaha pertanian ini, yang dalam keadaan sekarang, telah terbagi dalam dua kategori besar yaitu perkebunan besar monopoli milik tuan tanah dan pertanian berskala kecil yang dimiliki oleh rakyat, utamanya untuk tanaman pangan. Kedua cabang produksi pertanian tersebut berada dalam dominasi imperialisme dan menjadi sumber keuntungan yang luar biasa baik melalui operasi oligariki finansialnya dan sistem perdagangan monopoli yang mereka lakukan.

Pemerintah SBY jelas pemerintah anti landreform sejak berkuasa pada tahun 2004. ia telah mengeluarkan kebijakan landreform palsu untuk memperkuat dominasi imperialisme atas penghisapan feodal yang berlangsung di Indonesia melalui klas borjuis besar komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat. Program landreform palsu pemerintahan SBY yang utama adalah Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan Revitalisasi Pertanian, kehutanan dan Perikanan. Seluruh program ini mengacu pada program Bank Dunia di Indonesia termasuk Land Admnistration Project (LAP) yang telah dijalankan sejak pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Sebuah program sangat biadab berkedok program sertifikasi murah namun menyimpan tujuan jahat untuk mempermudah perampasan tanah milik kaum tani, menjadikan tanah sebagai komoditas serta jaminan utang pada perbankan (kapital finances).

"Selama SBY memerintah, ekspansi perkebunan sawit, perkebunan kayu untuk bubur kertas (pulp) dan tebu mengalami peningkatan berlipat-lipat".

Melalui program Land reform palsu tersebut, pemerintahan SBY terus memperluas penguasaan tanah mengandalkan regulasi negara yang berpihak pada tuan tanah besar dan penanaman kapital milik imperialis dan tindasan militer, polisi dan milisi bayaran. Selama SBY memerintah, ekspansi perkebunan sawit, perkebunan kayu untuk bubur kertas (pulp) dan tebu mengalami peningkatan berlipat-lipat. Hutan tropis primer yang sangat kaya vegetasi tumbuhan dan hewan, hutan gambut dan rawa di samping menjalankan secara kontinyu perampasan tanah milik kaum tani dengan berbagai metode eperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan KKPA. Pada masa pemerintahan fasis suharto perkebunan sawit seluas 5 juta hektar dan telah berkembang menjadi 15 juta hektar saat ini. Demikian pula dengan perkebunan kayu meningkat tajam seiring dengan dijadikannya bubur kertas sebagai komoditas ekspor prioritas negara. Bila dizaman Suharto perkebunan-perkebunan tersebut hanya massif di jawa dan sumatera, maka seka zaman pemerintahan SBY, sebagian besar lahan eks HPH di Kalimantan, Sulawesi dan Papua menjadi tempat ekspansi primadona.

Liberalisasi perdagangan komoditas pertanian di bawah pemerintahan SBY menjadi prioritas utama. Dimulai dengan pencabutan subsidi terhadap harga sarana pertanian seperti pupuk dan bibit, subsidi atas harga komoditas kaum tani juga dihapus dan dikorup oleh para kapitalis birokrat yang berurusan langsung dengan komoditas pangan maupun non pangan seperti BULOG dan unit pelaksana teknis pertanian dalam birokrasi negara. Gula, BEras, Kedelai, Jagung dan berbagai tanaman pangan lainnya sama sekali tanpa subsidi negara dan dalam waktu bersamaan produk impor masuk dengan bea masuk 0%. Sementara itu, produk pertanian milik imperialis Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang adalah produk bersubisid besar, dibiayai seluruh proses eksportasinya ke Indonesia, serta diproteksi dari barang yang sama dari luar dengan bea masuk mencapai 50%.

Perluasan kepemilikan tanah monopoli oleh tuan tanah disokong oleh kapital finance imperialis brbanding terbalik dengan penguasaan rakyat atas tanah yang terus menyempit. Di jawa, kepemilikan kaum tani atas tanah rata-rata 0,35 Hektar, turun secara kontinyu dari 0,5-1 hektar di era sebelumnya. Demikian pula dengan kaumt tani di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sekalipun mereka berdiam di pulau yang sangat besar dan jarang penduduk, kepemilikan kaum tani atas tanah terus mengalami kemerosotan dari sebelumnnya rat-rata 2 hektar menjadi rata-rata 1 hektar. Tanah-tanah petani plasma yang terintegrasi dalam tanah monopoli milik tuan tanah dipastikan bukan milik kaum tani lagi. Dengan berbagai manipulasi terselubung maupun represif, tanah-tanah tersebut telah berpindah tangan karena kelicikan tuan tanah dan bank pendukung dana perkebunan. Pemerintahan SBY terus berusaha memperkecil kepemilikan kaum tani atas tanah dengan berbagai regulasi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan khususnya infrastruktur.

Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia menjadi surga bagi penanaman kapital finans milik imperialis. Uang-uangnya ditanam selain dalam perkebunan seperti dijelaskan diatas, juga dalam pertambangan besar, dalam bank-bank dan berbagai institusi tinggi. Pemerintahan SBY adalah pemerintah anti industri nasional. Bangsa dan Rakyat Indonesia kehilangan syarat-syarat untuk menjadi negara industri maju karena seluruh bahan mentah pertanian dan tambang, energi, dan tenaga kerja Indonesia diabdikan untuk kepentingan imperialis. Selain pertanian, dominasi terbesar dari imperialisme berlangsung dalam sektor pertambangan, pertambangan minyak, gas, batubara, aneka logam menjadi andalan pemerintahan SBY untuk mengatasi defisit anggarannya. Di bawah pemerintahan SBY penguasaan imperialis terhadap pertambangan mencapai 85,4% dari seluruh konsesi minyak dan gas. Peta Pertambangan Indonesia yang dibuat di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri dimanfaatkan oleh Pemerintahan SBY untuk menarik sebesarnya kapital imperialis di sektor pertambangan. Dengan kedok menutupi defisit Anggaran Belanja Negara (APBN). pemerintahan SBY berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas serta sumber energi alamiah yang penting seperti batubara. Perusahaan tambang besar milik Imperialis AS dan Imperialis asing lainnya seperti ExxonMobile Oil, Chevron, British Petrolium, Santa Fe, Santos,menguras minyak bumi, gas alam dan batubara. PT. Freeport McMoran, Inco, Newmont, Unocal menguras berbagai biji besi, emas, nikel bauksit dan berbagai bahan mineral industri lainnya.