'Revitalisasi Perkebunan" Instrumen perampasan Lahan

Program revitalisasi perkebunan ini telah dimulai semenjak 2007 yang bertujuan mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui aktivitas peremajaan, perluasan dan rehabilitasi kepada tiga komoditas (kelapa sawit, karet dan kakao). Kebijakan ini menggunakan pendekatan pola inti rakyat dan plasma dengan melibatkan perusahaan perkebunan dengan petani, yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK.06/2006 Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140/7/200 Revitalisasi perkebunan ini telah dilaksanakan dua tahap yaitu tahap pertama 2007-2010 dan tahap kedua 2011-2014. Untuk tahap pertama, target luas lahan perkebunan yang direvitalisasi mencapai 2 juta hektare. Terdiri dari kelapa sawit ditargetkan 1,5 juta hektare, karet seluas 300 ribu hektare, dan kakao seluas 200 ribu hektare.   Dari target dua juta hektare tersebut yang dapat  terealisasi 165.241 hektare atau sekitar 11% hingga akhir 2010.

tapi apa yang terjadi sampai dengan saat ini, dari tahun 2006 saat program ini pertama kali diluncurkan, belum ada terlihat masyarakat petani yang telah menikmati hasil dari program tersebut,karena dengan program non mitra dan mitra membuat para petani kesulitan mendapatkan dana pinjaman tersebut secara non mitra (langsung petani), sehingga para masyarakat petani seperti “dipaksakan” harus mencari perusahaan perkebunan sebagai penjamin (mitra).

kebijakan ini juga sesungguhnya sangat merugikan para petani, karena :

Petani mandiri/swadaya seakan dipaksa harus bermitra dengan perusahaan agar mendapatkan pinjaman dari Bank utk membantu menggarap lahan, sementara petani non mitra jangan berharap dapat mengajukan pinjaman apabila tidak mempunyai penjamin (avalis)/ “ Bapak Angkat”.

Program dan kebijakan ini bersifat “ Pola Satu Atap”Dalam mekanisme program ini kami melihat justru pihak petani lebih cenderung dirugikan dan pihak perusahaan jauh lebih diuntungkan, karena tidak mungkin pihak perusahaan memberikan pinjaman tanpa jaminan,karena pihak Bank juga tidak akan merealisasikan uang tersebut apabila tanpa memenuhi prosedur-prosedur,seperti Biasanya dalam program ini petani harus menyerahkan kepemilikan kebun sebagai jaminan utang yang nantinya diserahkan pada bank dan produksi sawit petani mesti harus menjual pada pihak perusahaan dalam hal ini (PT.SIL) dengan harga yg ditetapkan perusahaan. Seperti pada kasus PTPN XIII di Kalimantan Timur Artinya, jika program ini berjalan maka petani harus menanggung utang selama kurang lebih 15 tahun bila ditafsir mencapai Rp. 120 Juta dari utang awal (Jika utang pada perusahaan, maka biasanya perusahaan akan memberikan utang  pada petani lebih dari standar biaya penanaman bahkan mencapai 2x lipat). Padahal bila kewajiban replanting dilaksanakan sendiri petani hanya menelan dana sebesar Rp. 20 Juta untuk pembelian bibit dan perawatan kebun hingga mampu produksi. jika terjadi kegagalan dalam pengelolaannya yang berakibat bangkrutnya perusahaan dalam hal ini PT. SIL sebagai pihak avalis (penjamin) petani, resikonya pihak bank akan menyita semua asset termasuk jaminan pinjaman milik petani.Belum adanya komitmen yang serius dalam jaminan penyediaan bibit unggu, pupuk, dll.Pihak perusahaan menyerahkan pengelolaan manajemen satu atap dan petani sawit pemilik lahannya masing-masing, jadi pihak perusahaan bisa lepas tangan saat ada masalah.